Setelah pemberitaan media yang terpusat pada DPR yang mengesahkan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau yang biasa disebut dana aspirasi, kini ada isu baru yang menarik perhatian media yaitu soal menteri yang dikabarkan menjelek-jelekan Presiden Jokowi. Isu ini diberitakan di halaman pertama beberapa media cetak diantaranya, Rakyat Merdeka, Indopos, dan Warta Kota. Selain ditampilkan di halaman utama, isu tersebut juga muncul di media cetak lain.
Berawal dari pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bahwa ada menteri yang tidak loyal dan menghina Presiden. Tidak lama kemudian beredar rekaman pembicaraan menteri yang diduga menghina presiden. Rekaman tersebut didapatkan oleh anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem, Akbar Faisal.
Isi transkrip rekaman yang beredar tersebut adalah sebagai berikut:
“Kalau memang saya harus dicopot, silakan! Yang penting Presiden bisa tunjukan apa kesalahan saya dan jelaskan bahwa atas kesalahan itu, saya pantas dicopot. Belum tentu juga Presiden ngerti, apa tugas saya. Wong presiden juga nggak ngerti apa-apa.”
Selain Akbar Faisal, anggota Komisi III DPR yang berasal dari PDIP Masinton Pasaribu juga turut muncul sebagai spokesperson yang dominan. Politisi yang mengaku tidak mendapatkan transkrip itu menyebut ciri-ciri menteri yang dituding menghina Presiden.
“Pokoknya latar belakangnya non partai atau independen dan di bawah koordinasi perekonomian. Yang pasti dia perempuan.” Ujarnya seperti yang dikutip dari Rakyat Merdeka
Banyak yang menuding bahwa menteri tersebut adalah Rini Soemarno, Menteri BUMN yang juga gencar diisukan termasuk salah satu menteri yang akan direshuffle. Namun Rini menyangkal tuduhan tersebut.
“Itu dari mana? Datanya dari mana. Tanya mereka yang bicara, jangan ke saya.” Ujarnya seperti yang dikutip dari Warta Kota.
Apapun yang disampaikan dan bagaimana polemik sesungguhnya, isu ini diperkirakan masih akan menjadi pemberitaan utama di media massa beberapa hari mendatang terutama terkait dengan rencana reshuffle yang akan dilakukan oleh Presiden. Pihak media pun akan terus menggali informasi tentang menteri dalam rekaman tersebut sambil meminta keterangan dari orang-orang dekat dengan Presiden Jokowi entah itu dari partai naungan Jokowi yaitu PDIP, anggota partai koalisi Indonesia Hebat atau dari kalangan menteri.
Jika dilihat dari sisi komunikasi, tentu ini adalah isu yang cukup ‘panas’ dalam track kinerja kabinet Jokowi. Pertanyaannya, bagaimana strategi komunikasi kabinet Jokowi menghadapi isu ini?
Bagaimana kelanjutannya? Kita tunggu saja PRiders!
