Distribusi Kartu Sakti Jokowi, Bagaimana Positioning di Benak Publik?
by , 29 April 2015
0
277227_tjahjo-kumolo-pantau-pendistribusian--kartu-sakti--di-fatmawati_663_382

Rasa penasaran masyarakat terutama masyarakat miskin tentang kartu sakti Jokowi dengan perlahan mulai terjawab. Beberapa hari sebelumnya terdapat beberapa pemberitaan di media massa baik nasional maupun lokal tentang komplain masyarakat tentang kartu tersebut yang cenderung ramai terdengar hanya pada awal pemerintahan saja.

Di Sumatera Utara misalnya, korban letusan gunung Sinabung mempertanyakan tentang kepastian Jokowi untuk mendistribusikan kartu sakti tersebut yang sebelumnya telah diberikan secara simbolis oleh Jokowi kepada penerima beberapa bulan lalu. Pembagian secara simbolis tersebut ternyata justru tidak menjawab kebutuhan masyarakat.

“Ini gara-gara kartu diberikan secara simbolis, tenaga medis Pemda datangnya ke relokasi juga secara simbolis. Kadang datang, terus hilang,” Jelas Rohma, korban letusan Gunung Sinabung bagi Anggota DPR RI, Fahri Hamzah, seperti yang dikutip dari Jpnn.com

Tidak lama berselang sejak grafik pemberitaan tentang protes masyarakat yang meningkat, pada tanggal 18 April 2015, Presiden Joko Widodo mengunjungi provinsi yang sama dan bertemu langsung dengan masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, dia beserta rombongan yang terdiri dari Ibu Negara Iriana Widodo, Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek dan Menteri BUMN Rini MS Soewandi mendistribusikan 5.641 KIS dan mengatakan bahwa KIS yang merupakan satu dari tiga kartu sakti juga akan segera dibagikan kepada 82 juta penduduk Indonesia.

“Pembagian KIS dimulai dari sini. Ada 82 juta yang akan dibagikan khusus untuk KIS dan 21 juta merupakan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Ini pembuktian bahwa Presiden bukan ngomong doang. Yang belum dapat, mendaftar. Tapi aturannya ada,” ujar Jokowi.

Positioning Jokowi dan Kepuasan Publik

Keputusan Presiden Jokowi untuk menjawab aspirasi publik dengan terlibat langsung dalam pendistribusian kartu sakti tersebut seolah menegaskan posisi pemerintahannya yang berpihak pada rakyat kecil dan tidak hanya diam melihat protes yang datang dari publik.

Tentu sudah seharusnya program kartu sakti perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintahan Jokowi-JK terutama untuk menjaga kepuasan publik. Hal ini bisa dilihat dengan hasil survei terbaru dari Indo Barometer tentang Kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla (JK) yang hanya 57,5%. Dalam survei tersebut, program Nawa Cita Jokowi dirasa masih kurang familiar di telinga masyarakat. Program yang paling familiar di telinga masyarakat yaitu kartu pintar (22,1 persen), kartu sehat (19,3 persen), dan kesejahteraan rakyat (11,4 persen). Apakah langkah Presiden Jokowi selanjutnya akan memberikan hasil yang maksimal di benak publik?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>